pendidikan

BRAVO KOPMA!! Telah rilis buletin kopma edisi 2 pada tanggal 22 November 2018. ikuti terus kegiatan yang ada di kopma dan dapatkan info menarik lainnya.  buletin kopma halaman 2-3 edisi 2 tahun 2018  buletin kopma halaman 4-1 edisi 2 tahun 2018 

Assalamualakum Wr. Wb. BRAVO KOPMA!!           Pada hari Sabtu-Minggu, 10-11 November 2018 telah dilaksanakan Dikmen dan Makrab selama 2 hari bertempat di Ruang Auditorium Polines dan Guest House Sebantengan Ungaran dengan tema "Membentuk Generasi Intelek dan Berkarakter untuk Kemandirian Koperasi . Dikmen (Pendidikan Menengah) adalah pendidikan kedua dalam serangkaian proses kaderisasi sebagai syarat menjadi pengurus Kopma BM Polines periode selanjutnya. Sedangkan Makrab merupakan kegiatan mengakrabkan antara calon pengurus dengan pengurus Kopma BM Polines.           Pada acara dikmen terdapat 3 materi yang dibahas. Materi pertama mengenai manajemen koperasi yang disampaikan oleh Ir. Wahyu Istiyanti, M.M selaku Ketua Balai Latihan Koperasi Kota Semarang. Materi tersebut berisi pengelolaan perangkat organisasi koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian. “Kunci utama keberhasilan usaha melalui koperasi adalah loyalitas dan komitmen para anggota dalam mentaati keputusan”.

Assalamualaikum Wr. Wb. BRAVO KOPMA!!! Dikmen & Makrab 2018 sebagai pendidikan kedua dalam rangkaian proses kaderisasi Kopma BM Polines periode 2019/2020 telah terlaksana. Kegiatan selanjutnya yaitu Magang Khusus yang wajib diikuti oleh calon pengurus dan akan dilaksanakan mulai bulan Desember 2018. Apa itu Magang Khusus? Magang Khusus adalah pengenalan lebih mendalam mengenai struktur organisasi yang ada di Kopma BM Polines dimana calon pengurus bebas memilih departemen atau pengurus harian yang akan dimagangi.  Gimana Caranya? 1. unduh formulir pemilihan departemen melalui link dibawah ini:       Formulir Pemilihan Departemen 2. Cetak dan isi formulir yang sudah disediakan. Nb: form dikumpulkan dalam bentuk hardfile paling lambat tgl 20 November 2018 di kantor kopma

Ida Fitriyanti ( Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura ) Sumber Gambar: http://serikatnews.com/mendamba-politik-milenial/   Pada dasarnya setiap orang berhak memilih calon pemimpinnya, namun tidak etis jika saling menjatuhkan calon yang lain, negara Indonesia adalah negara demokrasi alangkah baiknya pemilihan itu harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditelah ditetapkan.*** BERITA bohong tentang penganiayaan yang dilakukan Ratna Sarumpaet terbutu panjang sejumlah pengacara yang tergabung dalam komunitas pengacara indonesia projokowi atau kopi pojok melaporkan tujuh belas politikus nasional ke Bareskrim Mabes Polri Gambir Jakarta Pusat. Selain pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Wakil Ketua DPR Fadli Zon turut dilaporkan mereka dinilai ikut menyebarkan berita bohong yang dibuat Ratna Sarumpait. Menurut pelapor berita yang bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet yang disebar tersebut merugikan pasangan Jokowi-Ma

Nuraini Wali ( Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura ) Sumber Gambar: https://adesiswoyo12.blogspot.com/2017/04/konsep-demokrasi-dan-pendidikan.html Jika masyarakat selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan   norma, aturan dan kaidah maka dengan sendirinya hancurlah bangsa Indonesia bukan hanya demokrasi kita yang akan hancur tapi negara tercinta kita juga akan hancur.*** DEMOKRASI kita kebablasan mungkin kerap terdengar dalam percakapan politik sehari-hari. Namun kali ini pernyataan itu punya bobot lebih besar ketika diucapkan oleh Presiden Joko Widodo, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam kesempatan pelantikan pengurus Partai Hanura di Sentul Jawa Barat, 21/02. Dalam kesempatan itu, Jokowi, seperti dikutip berbagai media, menyebutkan bahwa praktik demokrasi kita sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, se

Sariyani (Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura ) Sumber Gambar : https://tirto.id/alasan-di-balik-larangan-deklarasi-2019gantipresiden-di-bandung-cQpa Mereka yang menghalalkan segala cara dan mengingkari nilai kemanusiaan dengan menyebarkan permusuhan, kebencian dan perpecahan, hendaknya tidak dipilih.*** DEKLARASI yang sedang marak dan berkicau luas di Surabaya dan beberapa daerah di Indonesia di anggap menjadi bentuk ketidakpuasan akan kinerja Jokowi dan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Namun gerakan tersebut juga bukan di lakukan oleh tim kampanye pasangan calon. Deklarasi tersebut mendapat kecaman keras dari pendukung Jokowi. Deklarasi tersebut berbentuk kecaman-kecaman keras di media sosial bahkan muncul adanya kaos-kaos yang bertuliskan “2019 ganti presiden”. Deklarasi tersebut bukan merupakan ranah hukum bawaslu, ketua Bawaslu Abhan pun menyebut belum ada aturan yang dilanggar dari gerakan itu. Sebab, sejauh ini belum ada aturan khusus mengenai

Cornelia Sapulette ( Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura ) Sumber Gambar : https://www.mediaoposisi.com/2018/09/korupsi-buah-sistem-demokrasi.html Jangan-jangan persoalan korupsi di Indonesia berpangkal pada gemuknya pemerintahan ditambah political ignorance para pemilih. *** HAMPIR setiap minggu kita mendapatkan berita tentang penangkapan kepala daerah atau pejabat pemerintah oleh KPK. Dengan sumber daya yang terbatas saja, KPK begitu sering membongkar kasus korupsi, apalagi jika mereka memiliki sumber daya lebih besar. Mungkin setiap hari kita akan disuguhkan berita penangkapan para koruptor. Begitu seringnya KPK menangkapi para pejabat yang korup, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sampai khawatir jika KPK meneruskan operasinya menggeledah kantor atau rumah para pejabat, suatu saat nanti tidak akan ada lagi orang yang mengurus negeri ini karena semuanya telah tertangkap KPK. Pertanyaannya, apakah banyaknya kasus korupsi itu karena ada KPK? Artinya, kalau tidak ada KP

Krisye H. Elias ( Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura ) Sumber Gambar : https://www.herdi.web.id/pilkada-langsung-adalah-keniscayaan-demokrasi/ Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.*** DEMOKRASI  adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan. Namun, makin banyak ia dibahas makin terasa betapa sulit mencari contoh tentang negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara sempurna. Di Indonesia, pencarian terhadap sosok demokrasi pun terus digelar, baik pada aras praktik sistem politik maupun kajian akademik. Dalam aras akademik, sejumlah makalah dikupas habis-habisan dalam berbagai seminar. Sementara itu, sejumlah buku, artikel pidato para pakar dan politisi, telah pula diterbitkan dalam jurnal ilmiah, koran dan majalah. Tetapi, berbeda dengan di negara-negara berkembang lainnya, semaraknya perbincangan tentang siste

Susi S. Warahuwena ( Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura )   Sumber Gambar : https://www.dictio.id/t/apa-itu-politik-dinasti/11050 Politik dinasti jelas bertantangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri kita dan akan mengebiri demokrasi kita. Sebab, politik dinasti pasti mengabaikan kopersi dan rekam jejak.*** POLITIK dinasti belakang ini terus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat di jawa barat dan terkhususnya kab cianjur. Selain di dasari oleh lahirnya regulasi di pilkada yang memberikan batasan kepada anak, saudara dan istri kepala daerah untuk berkompetisi di pilkada. Proses gugatan para putra dan keluarga kepala daerah terkait pasal dinasti yang saat masih berproses di Mahkamah Konstitusi, terus menjadi pembahasaan soal dinasti politik. Selalu menarik untuk menjadi pembahasaan. Praktik politik dinasti sepanjang era reformasi benar- benar menggejala. Untuk kali kesekian publik disuguhi praktik dinasti. Politik dinasti dapat

Margaretha Letwory ( Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura ) Sumber Gambar : http://www.yuksinau.id/pengertian-demokrasi/ Mari kita duduk berpikir, berdialog, dan mengambil keputusan bersama untuk menuju kepada satu tujuan bersama yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945 . *** DEMOKRASI di Indonesia sudah berjalan cukup baik sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri yaitu kebebsan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Walaupun sering membungungkan bagi warga awam karena sering terdapat kakurangan-kekurangan tetapi sudah bisa diminimalisir tetapi masih tetap saja ada kekurang-kekurangan tcontohnya untuk menentukan pemilih banyak yang tidak terdaftar dan cara untuk mengatasi masalah seperti ini adalah degan cara memperbaiki tahap pembelajaran dan sistemnya agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang su

Sarah Wulan Safitri Muin ( Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura )  Sumber Gambar : http://blogpengertian.com/pengertian-demokrasi/ Sosial media yang berkembang saat inipun tidak menjadikan rakyat menyalurkan aspirasi. Sosial media hanya sebatas mengawasi roda pemerintahan. Selain itu, hanya menambahkan permasalahan demokrasi selanjutnya mengenai sistem pemilu yang sempurna untuk mengakomodir aspirasi rakyat.*** DUA  puluh tahun setelah kejatuhan P residen Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami apa yag disebut jaman reformasi, dimana negara menjalani sistem demokrasi. Namun di tengah suasana demokrasi dan keadaan yang lebih baik dari masa di bawah kepemimpinan Soehartao selama lebih dari 30 tahun, yang ada sekarang adalah demokrasi   yang cacat. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia diminta untuk tidak berpuas diri melihat keadaan dan harus berusaha diwujudkan Indonesia yang berkeadilan, sejahtra tnpa diskriminasi dan juga menghilangkan sifat intoleran.